Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD Manokwari


Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD Manokwari

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manokwari, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting. Kedua hal ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan APBD dengan lebih baik.

Menurut Budi Sutrisno, seorang ahli keuangan publik, transparansi dalam pengelolaan APBD dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana APBD digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pengawasan APBD juga sangat penting untuk menjamin bahwa dana yang digunakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Maria Tanjung, seorang aktivis anti korupsi, “Akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap penggunaan dana APBD telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.”

Dalam konteks Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi mengenai penggunaan dana APBD secara terbuka melalui website resmi pemerintah daerah.

Namun, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Manokwari. Hal ini juga diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Ahmad Hidayat. Menurutnya, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.”

Dengan demikian, penting bagi seluruh pihak terkait untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Manokwari. Sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana APBD agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.