Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemanfaatan Anggaran Publik Manokwari


Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik di Manokwari sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Menurut Bambang Soedibyo, seorang pakar keuangan negara, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik adalah kunci utama dalam menciptakan good governance. Ketika masyarakat turut aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, maka potensi penyelewengan dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir.”

Di Manokwari, sudah banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik. Misalnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manokwari telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam rapat-rapat koordinasi untuk membahas penggunaan anggaran publik.

Selain itu, LSM lokal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manokwari juga aktif dalam melakukan advokasi terhadap transparansi penggunaan anggaran publik di Manokwari. Menurut Direktur LBH Manokwari, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik adalah hak konstitusional yang harus dilindungi dan didorong. Tanpa partisipasi masyarakat, risiko terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran publik akan semakin tinggi.”

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik di Manokwari. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran publik dan minimnya akses informasi terkait pengelolaan keuangan negara menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah Manokwari untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan keuangan negara di Manokwari dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip good governance.