Pengawasan keuangan yang transparan untuk otonomi khusus Manokwari merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik di daerah ini. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan akuntabel.
Menurut Bupati Manokwari, Atep Rumagesan, pengawasan keuangan yang transparan akan memperkuat otonomi khusus Manokwari. “Dengan adanya pengawasan yang transparan, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Pakar tata kelola keuangan daerah, Prof. Dr. Bambang Suharno, juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pengawasan yang transparan akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” kata Prof. Bambang.
Namun, untuk mencapai pengawasan keuangan yang transparan, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat. Lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan audit secara independen terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan keuangan daerah melalui mekanisme partisipasi publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan lebih terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan keuangan yang transparan untuk otonomi khusus Manokwari bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Manokwari.