Tindakan preventif terhadap penyimpangan anggaran di Manokwari menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencegah kerugian yang bisa terjadi akibat praktik korupsi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Pakar Keuangan, Budi Santoso, tindakan preventif merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi potensi penyimpangan anggaran. “Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparan, maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin kecil,” ujar Budi.
Dalam konteks Manokwari, kasus penyimpangan anggaran seringkali terjadi akibat kurangnya pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat untuk melakukan tindakan preventif secara bersama-sama.
Selain itu, Mantri, seorang aktivis anti-korupsi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran publik agar dapat melakukan pengawasan secara aktif,” ujarnya.
Tindakan preventif terhadap penyimpangan anggaran di Manokwari juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan yang baik perlu diberikan kepada para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
Dengan adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan praktik penyimpangan anggaran di Manokwari dapat diminimalisir. Sehingga anggaran yang ada dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.